Langsung ke konten utama

7 Contoh Hukum Perdata serta Contoh Kasus di Indonesia

 


Salah satu jenis hukum di Indonesia adalah hukum perdata. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum ini mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lain. Sebagai contoh adalah penjemaran nama naik atau satu pihak dengan pihak lain, hukum perkawinan dan masih banyak yang lain lagi.

Contoh hukum perdata sebenarnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena pelanggaran hukum yang satu ini memang sebenarnya menjadi pelanggaran yang umum terjadi. Penasaran kasus apa saja? berikut kami berikan contoh hukum perdata.

7 Contoh Hukum Perdata

Berikut ini contoh hukum perdata yang harus Anda ketahui:

1. Hukum Perkawinan

Hukum perdata yang pertama adalah yang tidak kalah penting dan seru adalah hukum perkawinan. Dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur antara hubungan suami dan istri. Peraturan hukum perkawinan ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.

Secara garis besar, status hukum perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah pentingnya. Diantaranya juga mengatur tentang pernikahan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum agama, perkawinan yang didasarkan atas persetujuan, antara batas usia minimal menikah pada perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun.

2. Hukum Waris

Contoh hukum perdata yang tidak kalah penting diperbincangkan adalah hukum waris. Dalam hukum waris mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya.

Dimana hukum waris ini mengatur tentang wasiat, yang berhak menerima dan menolak warisan, fidei-commis, legitiema portie, harta peninggalan yang tidak terurus, hak mewarisi menurut undang-undang, perihal pembagian waris, executeur-testamentair dan bewindvoerder.

3. Hukum Kekeluargaan

Siapa sangka, hukum kekeluargaan juga memiliki aturan hukumnya sendiri. Pastinya Anda tidak akan bisa memahami dan menyadari seperti apa saja aturannya. Contoh hukum perdata kekeluargaan ini nantinya akan mengatur hubungan dalam keluarga dan mengatur hubungan kekayaan yang dimiliki.

4. Hukum Perikatan

Contoh hukum perdata tentang mengulas hukum perikatan. Hukum ini merupakan hukum yang mengatur bidang harta kekayaan saja. isi hukum perikatan ini diantaranya akan mengulas tentang perikatan yang bersyarat dari perjanjian yang seharusnya, tentang perikatan ketatapan waktu, perikatan alternative, perikatan ancaman hukum perikatan yang wajar dan masih banyak lainnya.

5. Hukum Kekayaan

Hukum perdata yang bersingguan dengan hukum kekayaan sudah pasti akan mengulas dunia kekayaan dan hukumnya. Dimana hukum ini memaparkan beberapa harta yang akan dibagian. Termasuk pula membagian objek atau barang yang akan dibagikan.

Hukum perdata kekayaan ini juga menawarkan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari pembagian kekayaan tersebut. Solusi ini juga diatur dalam undang-undang.

6. Hukum Perceraian

Contoh hukum perdata yang sering kita temukan adalah tentang masalah perceraian. Siapa yang sangka, bahwa kasus perceraian ini sangat akrab dan termasuk contoh hukum perdata.  Kita mengetahui bahwa dalam agama tidak diperbolehkan bercerai.

Meskipun demikian, perceraian ini terjadi dalam kehidupan realita yang tidak bisa dihindari. Tentu saja perceraian yang terjadi ada di undang-undang dan akan mengatur di dalamnya.

7. Hukum Pencemaran Nama Baik

Dewasa ini, hukum perdata yang mengatur tentang seseorang yang kebablasan dalam berekspresi di media sosial juga diataur, yaitu masalah pencemaran nama baik. Banyak kasus pencemaran nama baik yang mencuat.

Sebagai contoh yang kerap dialami oleh mereka public figure. Hal ini tampak dalam tanyang televisi kasus pencemaran nama baik dan kasus-kasus serupa.

Contoh kasus hukum perdata antara lain adalah hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, hukum perceraian dan juga hukum yang mengatur pencemaran nama baik.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Memahami Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara yang mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga negara dan kewarganegaraan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan antara lembaga negara dan hak dan kewajiban warga negara Sehingga, hukum tata negara adalah peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan di suatu negara dan semua aspek yang terkait dengan negara. Hukum Tata Negara dapat ditafsirkan sebagai cabang hukum yang mengatur norma dan prinsip hukum yang ditulis dalam praktik negara. Hukum tata negara mengatur hal-hal yang terkait dengan negara, seperti formulir dan komposisi negara, tugas negara, tim negara bagian dan hubungan tim negara bagian. Sehubungan dengan itu, dalam keadaan hukum konstitusional, beberapa istilah diketahui, yaitu: Di Belanda biasanya menggunakan istilah "Staatsrech" yang dibagi menjadi Staatsrech di Ruimere Zin (dalam arti luas) dan Staatsrech di Engere Zin (dalam arti luas). Staatsrech di

Apa itu Badan Hukum? Berikut Pengertian, Syarat, Jenis, Teori, dan Tugasnya

Selain manusia yang bertindak sebagai pemilik hak (subjek hukum), hukum juga mengakui entitas-entitas seperti badan hukum atau perkumpulan yang memiliki hak dan melakukan tindakan hukum sebagaimana manusia.  Badan hukum dan perkumpulan ini memiliki kekayaan mereka sendiri, berpartisipasi dalam urusan hukum melalui pengurus, serta memiliki hak untuk mengajukan atau menerima gugatan di pengadilan. Jenis entitas ini dikenal sebagai badan hukum atau rechtspersoon, suatu konsep yang merujuk pada entitas yang diciptakan oleh hukum. Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang badan hukum, berikut penjelasannya: Pengertian Badan Hukum Badan hukum adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, memungkinkannya melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengurus (organisasi badan hukum tersebut) demi kepentingan bersama para anggotanya. Oleh karena itu, jika organ badan hukum atau anggotanya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak l

Memahami Pengertian Hukum Kesehatan dan Ruang Lingkupnya

Tentu saja, kesehatan merupakan pilar utama dalam kehidupan kita. Kita dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal dan menikmati kehidupan dengan baik hanya jika kita dalam keadaan sehat. Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang ideal dan optimal. Untuk mencapai dan mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal, langkah-langkah yang cerdas sangat diperlukan belajar di jurusan hukum . Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan berbagai pihak di sektor kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai kesehatan sangat penting sebagai panduan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Istilah ini sering disebut sebagai 'hukum kesehatan'. Eksistensi hukum kesehatan memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selain memberikan pedoman bagi pihak-pihak terlibat, hukum kesehatan juga memiliki dampak positif pada tingkat kesehatan seluruh warga negara. Tak hanya itu, pemahaman tentang hukum kesehatan menjadi kunci penti